ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
BERAKHIR DI TEMON PERDEBATAN PANJANG PENGADAAN TANAH UNTUK ( NEW ) YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT ( YIA )
Pengarang: NI LUH GEDE MAYTHA PUSPA DEWI;M.Nasir Salim
Penerbit: STPN Press
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2020
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-7894-17-4
Kolasi: xxiv,198 hlm. ; ilus. ; 23,5 cm
Subjek: Pengadaan Tanah
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk YIA di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo secara administratif memang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Tentu dengan upaya (legalitas hukum) "membuat sesual" agar proyek pembangunan bandara terus berjalan. Kesan dipaksakan tidak bisa dihindari dan telah menjadl konsusmsi publik, karena di lokasi yang sama sebelumnya telah tercatat dalam detail tata ruang sebagai kawasan rawan tsunami, Namun rekomendasi dari pemerintah setempat menguatkan bahwa Temon sebagal lokasipembangunan bandara telah sesuai dengan-revisi RTRW.
Dalam konteks prosedur telah dianggap sesuai, namun, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, namun pengakuan beperapa warrga yang terdampak tidak langsung luput dari perhatian panitia, begitu Juga dalam hal konsultasi publik yang seharusnya terjadi komunikas dialogis atau musyawarah, faktanya tidak demikian menurut warga.
Secara keseluruhan perdebatan penentuan Tenmon sebagai lokası Bandara YlA berangkat dari argumen pokok yang dipermasalahkan Pertama, terkait prosedur pengadaan tanah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; kedua, pengabaian hak asası manusia; ketiga, asas keterbukaan atau transparansi tidak tercapai karena warga tidak bisa menyampaikan keberatan secara bebas, keempat, Konsultasi publik dianggap sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak; kelima, Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang memenuhi prinsip proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara para pihak.
Secara jelas sebenarnya argumen masyarakat yang mempersoalkan sebagian telah dimenangkan oleh pengadilan, namun banding yang kemudian membuat warga "dikalahkan". Artinya, argumen yang diusulkan oleh masyarakat sangat masuk akal dan bisa diterima oleh publik, bahwa penetapan Temon sebagai lokasi bandara YIA dianggap bermasalah. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengadaan tanah dan Angkasa Pura I. Pemerintah memang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, karena setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan, namun upaya memperkecil piramida korban harus terus diupayakan agar tercipta rasa keadilan.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 330 - B
Nomor Panggil: 333.1 Luh B
Eksemplar: 9
No. Kode Status
1. 21SL18014 Tersedia
2. 21SL18013 Tersedia
3. 21SL18012 Tersedia
4. 21SL18011 Tersedia
5. 21SL18010 Tersedia
6. 21SL18009 Tersedia
7. 21SL18008 Tersedia
8. 21SL18007 Tersedia
9. 21SL18006 Tersedia