ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Pengarang: Monica Puspita Agus Triana
Penerbit: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2019
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xiv,99 hlm, ; ilus, ; 30 cm
Subjek: tanah ex eigendom, eigenaar, bezitter
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Pensertipikatan dari tanah bekas hak barat perlu membutuhkan perhatian lebih dan Kementerian ATR1 BPN, Meskipun UUPA sudah mewadahinva dalam ketentuan konversi I-IX dan peraturan pelaksana di bawahnya namun problematikanya tak kunjung usai. Apalagi jika permasalahannya sudah bertumpuk dan berlarut-larut. Hal inilah yang terjadi pada tanah ex Eigendom Nomor 775a Kelurahan Mayangan Kecamatan. Wiradesa. Sengketa antara eigenaar dan hezit_ter di atas tanah tersebut sudah beriangsung sejak lama dan telah diputuskan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengetahui problematika yang timbul dalam sengketa hak kepernilikan tanah antara eigenaar dan bezitter- path tanah bekas Recht van Eigendom; (2) Mengetahui poly penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah antara eigenaar dan bezitter pada tanah bekas Becht van Eigendom yang dapat dilaksanakan oleh Kantor l ementerian ATR' BPN Kabupaten Pekalongan pasca putusan in krachzt van gewijsde. Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian hukum campuran yaitu menggabungkan metode penelitian hukuni yuridis ernpiras dan norrnatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan analisis.
Hasil dan penelitian ini adalah adanya 5 (lima) problematika yang timbul karena sengketa hak kepemilikan tanah Ex Eigendarn Nomor 775a di Kelurahan Mayangan dan peneliti mengusulkan ada 3 {tiga,) pola penyelesaian yang dapat diambii oleh kantah pasca putusan in kracht van gewijsde_ Dalam proses pengambilan keputusan tentunya haws mernpertimbangkan fakta lapangan dengan kondisi ideal seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Keppres No. 32 Th. 1979 serta mengedepankan asas keadilan supaya diperoleh win-win solution.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 330 - P
Nomor Panggil: 333 Pus P
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 19H0637 Tidak Dipinjamkan