ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT(PTSL+PM) DI KABUPATEN NGAWI
Pengarang: Damar Jati Nurcahyo
Penerbit: Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2019
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: xiv,93 hlm, ; ilus,; 30 cm
Subjek: Pendaftaran Tanah, Partisipasi Masyarakat, Petunju
Jenis Bahan: Skripsi
Abstrak:
Target penyelesaian pendaftaran tanah di Indonesia pada tahun 2025 harus dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran tanah desa lengkap.
Keterbatasan somber days manus a yang selama ini menjadi kendala di Kementerian ATRIBPN diselesaikan dengan pelibatan masyarakat melalui
mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi masyarakat (PTS'L+PM). Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL+PM diterbitkan
tahun 2019 sebagai amanat dari Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PTSL+PM. Evaluasi
Juknis tersebut sangat dibutuhkan berdasarkan pelaksanaan PTSL+PM di
Kantor Pertanahan agar. dapat menjadi solusi percepatan pendaftaran' tanah.
Faktanya, pelaksanaan program PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten
Ngawi telah dilaksanakan sebelum Juknis PTSL+PM terbit sehingga menimbulkan permasalahan apakah pelaksanaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Jukknis PTSI+PM.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi; (2) Membandingankan Juknis PTSL+PM dengan pelaksanaan di lapangkan ; (3) Mengevaluasi PTSL+PM diKabupaten Ngawi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunukun inetode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi sehingga
daput digunukan untuk rnengevaluasi Juknis PTSL+PM agar lebih efektif
dijalankan di selunmh daerah di Indcnnesia
H sit dun penelitian ml adalah adanya beberapa ut ur pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi yang tidak sesuai dengan Juknis meliputi peta kerja, pengukuran oleh Puldatan, kr teria dun mekanisme pembentukan Puldatan. Agar dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, maka Juknis ti abut perlu dievaluasi terkait pcnetapan lokasi, peta kerja. bentuk partisipasi masyarakat dan kelembagaan Puldatan. Kantor Perhmuhun Kabupaten Ngawi melaksanakwi program PTSL+PM dengan partisipasi masyarakat yang sudah terbentuk dan seeara adminsitrasi akan mengikuti ketentuin Juknis PTSL+PM
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 500 - P
Nomor Panggil: 526.9 Jat P
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 19H0606 Tidak Dipinjamkan