ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul
Pengarang: Supriyadi BR, A.Ptnh
Penerbit: Prodiksus STPN
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2018
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Kolasi: viii,49 hlm. ; ilus. ; 29.5 cm
Subjek: Peralihan Hak Atas Tanah untuk Pembagian Hak Bersa
Jenis Bahan: Laporan TA Prodiksus
Abstrak:
Tanah mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan manusia, karena merupakan sumber kesehjahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, sehingga tanah menjadi sumberdaya alam yang sangat diperlukan manusia. Peningkatan kebutuhan akan tanah menjadi hal mendasar bagi manusia, sehingga kebutuhan akan tanah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan keperluan untuk ruang pembangunan. Sementara ketersediaan luas tanah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut, jumlahnya bersifat statis (tidak bertambah) berkaitan dengan hal diatas maka persoalan tanah akan meningkat pula, dalam hal ini termasuk masalah tanah karena pembagian hak bersama tanah karena warisan.

Sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 untuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, oleh karenanya PPAT sangat berperan untuk membuat akta peralihan hak atas tanah.

Akan tetapi dalam hal pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT Kabupaten Bantul kurang berperan karena pada umumnya hak bersama diperoleh secara bersama- sama dari turun warts dan didaftarkan langsung bersamaan dengan dasar Surat keterangan kematian, surat keterangan waris, dan surat pembagian hak waris yang dibuat oleh Kepala DesalLurah, mengetahui Camat kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut didaftarkan sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) PP 24 Tahun 1997, yaitu warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut.

Ketentuan Pembagian Hak Bersama, diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo. Pasal 136 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. yaitu pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang Hak Bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku, sebagai bukti kesepakatan antara pihak pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Referensi
Nomor Rak: 340 - P
Nomor Panggil: 346.04 Sup P
Eksemplar: 1
No. Kode Status
1. 19H592 Tidak Dipinjamkan