ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
Indonesia Tidak Pernah Di Jajah
Pengarang: Batara R. Hutagalung
Penerbit: MataPadi Presindo
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2018
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 978-602-1634-25-7
Kolasi: viii,256 hlm. ; ilus. ; 21 cm
Subjek: Bangsaku
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Buku ini merupakan sebuah buku sejarah yang sangat kuat dan dengan keberanian intelektual yang nyaris tak tertandingi oleh kebanyakan sejarawan Indonesia dalam membeberkan fakta-fakta sejarah kolonial Belanda di Indonesia, yang terkesan didiamkan selama ini.
Fakta-fakta tentang kejahatan Belanda dan sekutunya di masa lalu, mitos dan manipulasi tafsir sejarah kolonial mulai dari zaman Jan Pieterszoon Coen di awal abad ke-17 hingga perang kemerdekaan Indonesia 1945-1950, dipaparkan dalam buku ini tanpatedengaling-aling.

Penulis, misalnya mempertanyakan mengapa Belanda masih tidak rnengakui secara dejure Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi hanya menyetujui dengan setengah hati "pemindahan kekuasaan" lewat KMB pada penghujung 1949 itu.
Buku ini harus diberi tempatterhormat dalam khazanah sejarah bangsa, bukan hanya karena ketulusahnya dalam menyuarakan secara kritis sejarah bangsa, mclainkan juga nilai tambahyang diberikan dalam menghidupkan kembali sukma nasionalisme yang mulai pudar di banyak kalangan anak bangsa dewasa ini. B> ku ini pada hemat saya 'wajib' dibaca, terutama oleh para politisi kita yang rabun sejarah dan para pengambil keputusan yang sibuk dengan rutinitas, disamping tentunya untuk kaum terpelajar Indonesia dan perninatsejarah pada umumnya

(DR. Mestika Zed., Guru Besar Sejarah Ekonomi Universitas Negeri Padang.)
Prinsip penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan HAM dilakukan tanpa mengenal batasan waktu (Prinsip Non-Lapse of Time/Ketidakberlakuan Daluarsa), telah dikodifikasikan dalam Roma Statuta of International Criminal Court 1998, sehingga setiap negara memiliki kewajiban internasional untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan HAM baik selaku individual maupun kenegaraan dalam Pengadilan HAM Tetap dan Pengadilan HAM Ad Hoc.
Oleh karena itu tragedi kekejaman kemanusiaan yang terjadi di beberapa wilayah RI yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda, dapat diadili dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia, Belandaatau Internasional.

Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 900 - I
Nomor Panggil: 959.8 Hut I
Eksemplar: 2
No. Kode Status
1. 19P15881 Tersedia
2. 19P15882 Tidak Dipinjamkan