PERPUSTAKAAN

INTISAR
Kota Tasikmalaya merupakan salah daerah yang pembangunaimya menjadi prioritas di Provinsi Jawa Barat. Pesatnya pembangunan ini menimbulkan polernik tersendiri karena pembangunan ibarat dua sisi mata pisau yang dapat mensejahterakan atau menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang direncanakan hendaknya merapakan pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan Teknis Pertanahan memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dalarn pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek tata guna tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk rengetahui dan men diskripsikan bagainiana aspek tata guna tanah dalam pemberian pertimbangan teknis pertanahan di Kota Tasikmalaya dan bagaimana agar pemberian pertimbangan teknis pertanahan tersebut dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (Spatial Approach). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengupas secara mendalam mengenai fenomena dengan menggunakan informasi kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang secara ihniah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pendekatan keruangan digunakan untuk memahami gejala tertentu agar meinpunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variable ruang mendapat posisi utama dalarn setiap analisis.

Pada pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan terdapat aspek tata guna tanah yang perlu diperhatikan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah diaiitaranya adalah kemampuan tanah yaitu adanya kesesuaian penggunaan tanah dengan sifat-sifat fisik kemampuan tanah; ketersediaan tanah yaitu tanah yang dimohon secara hukum dapat dikuasai dan tersedia untuk digunakan; tata ruang yaitu harus sesuai dengan rencana peruntukan tata ruang wilayah setempat; dan hares memperhatikan lahan-lahan pertanian sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan wilayah. Wilayah Kota Tasikmalaya menurut aspek tata guna tanah sesuai untuk arahan perumahan seluas 20,529 km2 sedangkan untuk pertanian pangan seluas 7,584 km2. Arahan penggunaan tanali untuk perumahan ditujukan untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan dalarn rangka Izin Lokasi Penunahan dan arahan penggunaan untuk pertanian pangan ditujukan agar tidak diberikan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk lzin Perubahan Pengganaan Tanah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pertimbangan Teknis Pertanahan dapal dijadikan sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah.

Kata Kunci: aspek rata guna tanah, pertimbangan teknis pertanahan, pembangunan berkelanjutan