ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

DETAIL KOLEKSI
 

Klik untuk membesarkan
Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)
Pengarang: Sarjita, SH, M.Hum
Penerbit: Tugu Jogja Pustaka
Tempat Terbit: Yogyakarta
Tahun Terbit: 2005
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 979-99603-5-5
Kolasi: viii, 172 hlm.: 21 cm
Subjek: Pertanahan;Otonomi Daerah
Jenis Bahan: Buku
Abstrak:
Urusan pertanahan merupakan bagian dari kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka desentralisasi. Namun demikian ternyata masih menimbulkan suatu permasalahandalam perjalanan pelaksanaannya, yakni masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam menyikapi ketentuan diktum keempat huruf A dan B UUPA hendaknya didasarkan pada pertimbangan atau semangat dan jiwa UUPA serta mengembangkan prinsip bahwa tersediannya perangkat peraturan yang memenuhi syarat belumlah mencukupi apabila belum disertai pelaksanaannya secara konsisten dan didukung oleh lembaga yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Konstruksi hukum pemberian hak guna bangunan dan hak pakai diatas tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) belum atau tidak dikenal dalam hukum tanah nasional.
Pratinjau Google: Tidak ada
Lampiran: -
 
KETERSEDIAAN
 
Lokasi: Ruang Baca
Nomor Rak: 330 - M
Nomor Panggil: 333.1 Sar m
Eksemplar: 11
No. Kode Status
1. 06p1957 Tersedia
2. 06p1960 Tersedia
3. 06p1963 Tersedia
4. 06p1962 Tersedia
5. 06p1956 Tersedia
6. 06p1964 Tersedia
7. 06p1959 Tersedia
8. 06p1958 Tersedia
9. 06p1961 Tersedia
10. 09sm4127 Tersedia
11. 11H6192 Tersedia