PERPUSTAKAAN

WAKAF DAN EKONOMI SYARIAH ISU-ISU KONTEMPORER

UPAYA PENINGKATAN KEMANFAATAN BASIS DATA PERTANAHAN UNTUK KEPENTINGAN MULTIPENGGUNA MELALUI PENGEMBANGAN KADASTER MULTIGUNA DI KABUPATEN KARANGANYAR

POTENSI PEMANFAATAN BASIS DATA HASIL KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP MELALUI PENGEMBANGAN KADASTER MULTIGUNA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH)

INTEGRASI LAYANAN PERPAJAKAN TANAH DI KABUPATEN BULELENG

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo)

UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASAR UU NO. 12 TAHUN 1985

PEMERIKSAAN, INVESTIGASI, DAN PENYIDIKAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DENGAN E-FORM DAN E-FILING

PENGEMBANGAN UMKM ANTARA KONSEPTUAL DAN PENGALAMAN PRAKTIS

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Sleman

Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman)

Kehati Hatian PPAT Dalam Pembuatan Akta Di Kantor PPAT Mustika Rahaju, S.H.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Proses Pembuatan Akta Sebagai Bukti Telah Di Lakukannya Pembuatan hukum Tertentu Mengenai Hak Atas Tanah Dan Kaitannya Dengan pajak(BPHTB) dan PPh Final)

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Tentang Pajak Yang Dalam Pengalihan Dan Perolehan Hak Atas Tanah Pada Akta-Akta Yang Di Buat PPAT

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 210.15 Maret-21 aret 2016 Pengampunan Pajak Atau Potong Anggaran.