PERPUSTAKAAN

KAJIAN YURIDIS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA GUWOSARI, KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

PENGANTAR STATISTIKA II PANDUAN BAGI PENGAJAR DAN MAHASISWA

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

DIPLOMASI HATI MENEMBUS KEBUNTUAN PEMBANGUNAN JORR ALA JOKOWI

HUKUM PERTANAHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) EKSISTENSI, PENGATURAN DAN PRAKTIK

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Laporan Penelitian: Penyelesaian Konfilk Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung)

Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan

Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan. (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung)

Libas Skripsi Dalam 30 Hari

Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang

Pelaksanaan Rekontruksi Batas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis dan Aspek Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht Van Gewijsde

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul