PERPUSTAKAAN

PETUNJUK PRAKTIS MENULIS BUKU

KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DARI ASAP SAMPAI KANALISASI

GODOT DI AMERIKA DAN INDONESIA

POTENSI TERJADINYA MASALAH AKIBAT SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BELUM DI SERAHKAN KEPADA KEPADA MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

NASIONALISME DAN KEINDONESIAAN DI PERBATASAN EDISI 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TERKAIT TATA NASKAH DAN ARSIP

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN INDORMASI PUBLIK

PENERAPAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI PERSENTASE PENATAAN ULANG KETIMPANGAN P4T DAN PERSENTASI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REFORMA AGRARIA

Himpunan Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2016

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN TAHUN 2017

Himpuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pertanian

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Aset keuangan Barang Milik Negara

ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi

Pendidikasn Pancasila

Peran Pejbat Pmbuat Akta Tanah Dalam Rangka Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor PPAT Emanuel

RaTA: Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Pendidikan Kewarganegaraan