ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

Ditemukan 117 koleksi dari pencarian Kewenangan ,
Menampilkan halaman 6 dari 6
PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
I MADE HERMAN SUSANTO - BPN RI STPN - 2004
Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial
Tim Crescent; Asep Saefuddin - PT Gramedia Pustaka Utama - 2003 - Masyarakat
Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia
Mahadi Sinambela; Azhari S - Balairung - 2003 - Otonomi Daerah
WIDYA BHUMI: MAJALAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Pembagian Kewenangan Pusat, Prop.Daerah di Bidang Pertanahan - Implementasi Kebijakan PP No.46 Tahun 2002 di Kantor Pertanahan Kota Malang - Kebijakan Pertanahan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif - Constructing A Chocoropleth Map (Another Choice To Present A Map) - Regresi Sebagai Model Pengukuran Nilai Tanah.
Oloan Sitorus dkk 5 orang - STPN - 2003 - Kewenangan Pusat; Implementasi Kebijakan
Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bumi Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi Dan Daerah Di Bidang Pertanahan
Gabriel Triwibawa - BPN STPN - 2003 - Implementasi Kebijakan
Mencari Bentuk Otonomi Daerah
DR. J. Kaloh - Rineka Cipta - 2002 - Otonomi Daerah
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001
Red. CV. Eko Jaya - CV. Eko Jaya - 2002 - PNS
PELAYANAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH Dl KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ANTONIO TILMAN - BPN RI STPN - 2001
PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG
DODI RAHMADI - STPN - 2001
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA DI DESA DUREN KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSl JAWA TENGAH
SUGENG - BPN RI STPN - 2000
KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
EDUARD A. DIMOMONMAU - STPN - 2000
STUDI TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA MARGOKATON KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Suharyanto - STPN - 2000
Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Yosep Simon Done - STPN - 2000
Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana
S.Tanusubroto, SH - Alumni - 1983 - Pra-Peradilan
Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.
Biro Hukum Sekda DIY - 1978 - Pedoman
Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah
William Gah
Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program
Philip Quarles Van Ufford - PT. Gramedia - Kepemimpinan; Program