ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG

Ditemukan 117 koleksi dari pencarian Kewenangan ,
Menampilkan halaman 5 dari 6
Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)
Habib Adjie - CV. Mandar Maju - 2008 - Notaris
PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)
A S W A R D I - STPN - 2008 - Kewenangan Pertanahan
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
M. SOCHIB LUTFI - STPN - 2008 - Izin Lokasi
Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)
Martiani - Universitas Tanjungpura - 2008 - Status Hak Atas Tanah
OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO
NUR ENDRO SULISTYO - STPN - 2008 - Sembilan Kewenangan
Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi
Edisi Revisi - Bumi Aksara - 2006 - Ekonomi; Regional
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia
R. Wiyono - Kencana Prenada Media Group - 2006 - HAM; Pengadilan
Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
Abdul Mukhtie Fadjar - Konstitusi Press - 2006 - Hukum Konstitusi
Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah
William Gah - Universitas 17 Agustus - 2006 - Kewenangan Kepala Kantor
PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN
Bhekti Wulansari - BPN RI STPN - 2006
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG
MOHAMAD SAKBAN - BPN RI STPN - 2006
Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)
Sarjita, SH, M.Hum - Tugu Jogja Pustaka - 2005 - Pertanahan; Otonomi Daerah
Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah
Hasan Basri Natamanggala; Sarjita - Tugu Jogja Pustaka - 2005 - Hak Atas Tanah; Kebatalan
Tata Cara Pelunasan Bea Materai
Atep Adya Barata; H.M Djuhadiat - PT. Elex Media Komputindo - 2005 - Bea Materai
KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH
Yohanes Supama - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan, Tanah Keraton
Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
Prof. Drs. HAW. Widjaja - PT. Raja Grafindo Persada - 2004 - Otonomi Daerah; Daerah Otonom
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan
Redaksi Fokusmedia - Fokusmedia - 2004 - Undang-Undang; Jabatan Notaris
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 48 Th. 2009)
Sinar Grafika - 2004 - Undang-Undang; Kekuasaan Kehakiman
Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)
Muslani - Universitas Diponegoro - 2004 - Implementasi Kebijakan
kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi
Ngaka Putu Giripati - Universitas Udayana - 2004 - Kewenangan Kepala Kantor