PERPUSTAKAAN

KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHETAN DI INDONESIA

HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN EDISI 2

Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAAT)

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI

MENYELESAIAKAN SENGKETA BATAS DAERAH

Pengantar Hukum Tata Ruang

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah